Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : Pengertian, Tujuan, Tugas dan Wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya Komisi pemberantasan korupsi (KPK) adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas dan wewenang tertentu, lalu apa saja tugas dan wewenang KPK dalam menjalankan tugasnya? simak penjelasannya berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : Pengertian, Tujuan, Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas antara lain yaitu:
  1. Melakukan Koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 


Selain tugas tersebut, komisi pemberantasan korupsi memiliki beberapa wewenang sebagai berikut.
  1. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
  2. Melakukan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Meminta suatu informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi.
  5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.


Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut.
  1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
  2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
  5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Sekian artikel kali ini tentang Pengertian, Tujuan, Tugas, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima Kasih...

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »